Pemutaran Film G30S/PKI Adalah Keputusan Politik

Pemutaran Film G30S/PKI Adalah Keputusan Politik

Surya Politik - Film 'Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI' diputar kembali lewat nonton bareng yang diselenggarakan TNI. Seseorang narasumber dalam diskusi 'Tentang Film Itu' yang wartawan senior, Zaenal Bintang, menyebutkan hal itu adalah ketentuan politik. 

" Pemutaran film itu yaitu satu ketentuan politik. Kalau dahulu ada momen bernama PKI, karenanya membunuh dengan sadis tokoh-tokoh bangsa, " kata Zaenal dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/2017). 

Menurut Zaenal yang politisi senior Partai Golkar ini, pemutaran film itu adalah keperluan tentara Indonesia. TNI yaitu kemampuan politik walau tidak resmi. Zaenal berasumsi kalau orang-orang senantiasa hangat pada TNI waktu berlangsung instabilitas dalam pemutaran film itu. 

" Bila itu berlangsung kita saksikan pimpinan TNI lihat suatu hal, dengan TNI memutuskan sesuai sama itu bermakna mereka ada lihat suatu hal. Namun saksikan esensi film itu diputar, kematian enam jenderal. Mungkin saja di versus baru, unsur sadisme dikurangi, namun jangan pernah hilang garisnya, " tuturnya. 

Diluar itu, Zaenal juga mengira ada kelompok besar yang selalu berupaya mengadang Presiden Jokowi. Menurut dia gosip PKI ini termasuk juga yang mengadang Jokowi. 

" Saya mengira karna saat ini mulai sejak Pak Jokowi terjun di 2014 ada kelompok besar tidak ingin lihat dia jadi presiden. You saksikan jadi wartawan dia selalu diadang serta dijegal tidak untuk lanjut, hingga ada buku 'Jokowi Undercove, ini bisa nada dari grup tidak sukai dari Jokowi. Banyak ini tidak berdarah biru, turunan Soekarno atau Soeharto tak ada demikian, " katanya. 

" Bila dia jadi Presiden, ada yg tidak senang, politik kita liberal, terbuka, dituduh beliau PKI. Itu mengapa ada 411, 212 tiap-tiap bulan karenanya mengecek, hingga hari ini tak ada problem dengan umat Islam, ditampilkan problem yang berada di film ini, " sambungnya. 

Tetapi, Zaenal meluruskan perintah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk mengajak pasukannya melihat film pengkhianatan tesebut. Menurut dia, Gatot cuma menginginkan mengemukakan luka bangsa. 

" Sangkaan saya film ini memiliki kandungan muatan dengan politik, jegal menjegal. Tidak demikian, bukanlah Panglima, panglima malah menginginkan meluruskan, tentara ada di garis depan untuk membela, Panglima tidak sesuai sama itu (menjegal Presiden), " tuturnya. 

" Karna yang menginginkan di sampaikan Panglima, awas komunis, karna kehilangan enam orang jenderal itu luka bangsa. Berikut sesungguhnya pesan saya semoga dari film ini lebih selektif memandangnya, janganlah ikutan buat jangkauan info yang mengakibatkan kerusakan, " tambah Zaenal.