DPR : Pemerintah Perlu Perjelas Status Batam

DPR : Pemerintah Perlu Perjelas Status Batam

Surya Politik - Kunjungan Khusus Tim Komisi II DPR RI yang di pimpin Rufinus Hotmaulana Hutahuru ke Propinsi Kepulauan Riau, menyoroti dualisme kewenangan pada Pemerintah Kota Batam serta BP Batam yang masihlah selalu bergulir hingga sekarang ini. 

Pertemuan di hadiri oleh semuanya stake holder yang berkaitan Propinsi Kepulauan Riau, diruang pertemuan Lantai 5 Gedung Graha Kepri Batam. Selasa, (18/4). 

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Batam Rudi menyampaikan, ada banyak persoalan yang berlangsung di Batam sekarang ini, dari mulai masalah tempat, serta permasalahan kewenangan dan yang lain. 

“Apa yang diakukan kami, BP tangani juga. Anjuran kami, ada pembagian lokasi kerjalah. BP Batam di mana, Pemkot di mana, ” kata Rudi. 

Hal itu juga dikuatkan oleh pernyataan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Menurutnya, penyelesaiannya di lapangan tidak kunjung ada kepastian walau semuanya persoalan yang berlangsung di Batam, telah di ketahui oleh Pemerintah Pusat. 

Menurut Amsakar Achmad, Pemerintah Pusat mesti memperjelas status Batam. tetaplah bakal jadi Free Trade Zone (FTZ) atau Lokasi Ekonomi Spesial (KEK). Walau dalam soal ini Pemko lebih menginginkan status Batam jadi KEK. Menurut dia FTZ saat ini telah tak menarik lagi. 

“Kita baiknya berpindah ke KEK seperti arahan Presiden. Nah kewenangan kami pada Pemkot serta BP Batam tinggal diatur saja. Tidak ada tumpang tindih di lokasi yang sama, ” tutur Amsakar Achmad. 

Hal yang sama juga dengan Deputi 4 BP Batam bagian Pengusahaan Fasilitas Usaha yang lain Purba Robert M Sianipar menilainya, persoalan yang berlangsung pada BP Batam serta Pemkot Batam, tidak dari segi regulasi. tetapi lebih ke lokasi kerja BP Batam yang nyaris keseluruhannya ada di tempat yang sama juga dengan Pemko Batam. 

“Kalau kita lihat ketentuan perundang-undangan tak ada overlapping, namun lantaran lokasi kerja BP Batam itu 65 prosentasenya ada di Pemkot, serta sebagian besar masyarakat serta ekonomi ada disini, seolah-olah ada dualisme, tumpang tindih, ” tutur Robert 

Saat disinggung bakal pilih status Batam sebagai FTZ atau KEK? Robert menyampaikan, pihaknya cuma melakukan pekerjaan sesuai sama ketentuan yang ada. “Kita ikuti saja arahnya kemana. Pastinya Batam bakal dimaksud KEK transisi, ada periode waktunya. Kita mesti bersiap dengan itu, ” kata Robert. 

Hingga sekarang ini, telah 17 kali rapat di Jakarta dengan DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menko Bagian Perekonomian, Ombudsman, Menteri ATR, Dewan Ketahanan Nasional, kebijakan yang ditunggu berbentuk Ketentuan Pemerintah (PP) berkaitan KEK tidak kunjung keluar. Mereka cuma bergelut di persoalan yang sama.